Penilaian Perluasan Percontohan Desa Anti Korupsi di PondokKelor

Penilaian Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi di Desa Pondokkelor Kecamatan Paiton.

Pemerintah Desa Pondokkelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, melaksanakan kegiatan Penilaian Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kegiatan tersebut bertempat di Pendopo Desa Pondokkelor dan diinisiasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, serta berintegritas.

Kegiatan penilaian ini merupakan salah satu bentuk perhatian dan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas penerapan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan pemerintahan desa. Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam membangun budaya pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tim penilai melakukan penilaian terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, keterbukaan informasi publik, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan desa.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi Pemerintah Desa Pondokkelor untuk menunjukkan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggung jawab. Ketersediaan informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, administrasi pemerintahan, serta mekanisme pelayanan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Penilaian Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi ini tidak hanya menjadi sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga menjadi momentum pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur desa agar semakin memahami pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, nilai-nilai antikorupsi diharapkan tidak hanya menjadi sebuah slogan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.